oleh

Di Hari Jadi Mamuju, Tiga Orang Kader HMI Cabang Manakarra Diamankan Polisi

BelajangNews – Bertepatan dengan hari jadi Mamuju 479 tahun, Perhimpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Mamuju yang terletak di jalan Yos Sudarso, Minggu (14/07/19)

Aksi unjuk rasa yang dilakukan HMI saat Ketua dan Anggota DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju melangsungkan Rapat Paripurna yang sekaligus meresmikan gedung baru DPRD Kabupaten Mamuju.

HMI melakukan aksi unjuk rasa, menuntut kejelasan terkait pemecatan tenaga kontrak dilingkup pemerintahan Kabupaten Mamuju.

HMI Cabang Manakarra menilai pemecatan tenaga kontrak dengan alasan rasionalisasi anggaran berdasarkan rekomendasi BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Barat masih penuh pertanyaan.

Di depan gedung DPRD Kabupaten Mamuju secara bergantian kader HMI melakukan orasi ilmiah menuntut DPRD menghadirkan badan kepegawaian daerah untuk transparansi data terkait GTT/PTT, serta menuntut DPRD memperlihatkan rekomendasi BPK tentang rasionalisasi GTT/PTT.

Setelah melakukan orasi ilmiah kader HMI Cabang Manakarra mencoba untuk memasuki gedung DPRD namun kondisi pengamanan yang ketat aparat dan HMI saling dorong mendorong.

Bentrokan aparat dan HMI tidak bisa terhindari aksi yang diawali demo beruba menjadi aksi saling pukul antara kader HMI dan Polisi yang terjadi di jalan Yos Sudarso.

Akibat kejadian tersebut tiga orang kader HMI diamankan polisi, serta satu orang kader HMI dilarikan kerumah sakit akibat luka dibagian wajah.

Sementara itu, Bupati Mamuju, Ketua DPRD, Wakil Bupati Mamuju dan Sekertaris Daerah usai melaksanakan sidang paripurna langsung menemui kader HMI Cabang Manakarra.

Belajang Foto : H. Habsi Wahid Bupati Mamuju Temui Massa Aksi

Dalam kesempatan itu Bupati Mamuju, H. Habsi Wahid menyampaikan apa yang dilakukan oleh pemerintah telah berjalan sesuai aturan yang berlaku, berdasarkan rekomendasi lembaga – lembaga terkait.

“Kemarin kita telah di periksan BPK, pertanggun jawaban keuangan tahun 2018 kita telah diperiksa, salah satu hasil pemeriksaan BPK tenaga kontrak yang ada di Mamuju ini sebanyak kurang lebih delapan ribu dengan anggaran hampir 50 M, disampaikan oleh ketua BPK berdasarkan hasil beban kerja di bandingkan tugas pokok dengan jumlah tenaga kontrak terjadi suatu kelebihan tenaga kontrak, oleh karena itu di rekomendasikan setidak – tidaknya rasionalnya 2.800 oleh karena itu kita lakuan pengurangan tenaga kontrak”. Jelas Habsi Wahid

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *