oleh

Diduga Dana Alokasi Khusus dipermaikan Aliansi Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Datangi DPRD

BelajangNews – Diduga adanya permainan pengunaan dana alokasi khusus (DAK)  Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Forum Masyarakat Peduli Pendidikan mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk hering dengan komisi 4 DPRD Sulbar. Jumat, 10 juli 2020 pukul 10:30 wita.

Namun Aliansi Forum Masyarakat Peduli Pendidikan merasa kecewa pasalnya tidak ada satupun Anggota DPRD Komisi 4 berada dikantor untuk menerima aspirasi  mereka.

Koordinator Aliansi Forum Masyarakat Peduli Pendidikan, Rusdi mengatakan, berdasarkan juknis pengelolaan DAK, Kepsek dan komite berhak menentukan teknis pekerjaan di sekolah.

ini diperkuat dengan MOU oleh pihak dinas dan kepala sekolah bahwa proyek DAK dikerjakan swakelola, melibatkan komite serta masyarakat sekitar dan ini jelas aturannya dan wajib menjadi acuan SMA, SMK baik negeri maupun seswasta serta SLB yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Barat yang kita cintai ini.

“kami menduka ada oknum nakal yang bermain mengatur, mengacaukan sistem yang telah di tentukan dalam hal ini juknis pengelolaan dana dak, kami curiga langkah ini di latar belakangi dan di restui oleh kekuatan besar dan ini harus di usut dan investigasi kebenarannya berbahaya karena bisa merajalela tentunya merugikan negara” ujar Rusdi

Aliansi Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut

  1. Mendesak DPRD Sulbar untuk melakukan pengawasan secara ketat kepada anggaran Dak yang di kelolah oleh kepala sekolah di SMA dan SMK Negeri maupun swasta serta SLB.
  2. lakukan investigasi atas indikasi terjadinya keterlibatan oknum pihak luar, yang telah melakukan intervensi dan tekanan kepada para kepala sekolah dalam pengelolaan anggaran Dak di tingkat SMA dan SMK negeri maupun swasta serta SLB.
  3. kami mendesak DPRD untuk melindungi kepala sekolah agar mandiri dan tidak takut kepada pihak yang tidak bertnggung jawab agar kepala sekolah SMA, SMK, negeri maupun swasta serta SLB dapat menegelolah anggaran tersebut, mengikuti juknis dan MOU mengikuti kerangka acuan kerja agar kualitas dan mutu pekerjaan berkualitas dan bermutu, tidak di kerja asal-asalan.
  4. mendesak DPRD Provinsi Sulbar untuk menghadirkan kepala dinas dan kepala sekolah untuk hering dengar pendapat antara DPRD dan kepala dinas, kepala bidang serta kepala sekolah dalam waktu yang dekat ini.
  5. mengharapkan kepala DPRD Sulbar agar benar-benar menjadi nafas penyambung lidah rakyat, mengungkap kebenaran karena perjuangan ini adalah suatu bentuk mencintai dunia pendidkan.

Sampai berita ini tayang belum Anggota Komisi 4  DPRD Sulbar belum dapat dikonfirmasi mengenai tuntutan Aliansi Forum Masyarakat Peduli Pendidikan.

Laporan : Fajrin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *