oleh

Jika Terbukti Menggunakan Ijazah Palsu Bakal Calon Wakil Bupati Mamuju Berujung Dipenjara

BelajangNews – Ijazah S1 Ado Mas’ud Bakal calon wakil Bupati Mamuju diduga palsu Pasalnya ijazah S1 tersebut, yang dikeluarkan Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar, Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar dengan Nomor Pokok Mahasiswa 0941298 sebagai fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan ilmu Administrasi program studi Ilmu Administrasi Negara. Kelulusan 12 Maret 2011 bernama Mas’ud.

Sementara berdasarkan penulusuran,  Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) berbeda dari data yang dikeluarkan PDDikti atas nama Mas’ud dengan NPM 1041637 tertulis status mahasiswa saat ini belum lulus, dengan semester awal genap 2015.

NPM ijazah Mas’ud sama dengan nomor pemilik nama Eduardus Ando Perguruan Tinggi UVRI dengan NPM 0941298.

Hal itu menjadi kontroversi di media sosial saat pemilik akun bernama Andrang Punjabi membuat status di akun facebooknya tertulis huruf kapital, menjadi perdebatan di medsos.

“EPISODE BERAKHIR…!! PENELUSURAN DIKTI.,,NIM YANG ADA DI IJAZAH BERNAMA “EDUARDUS ANDO” PERHATIKAN LINGKARAN MERAH DAN LINGKARAN BIRU. #IjazahPalsu #TheEnd,” tulis Andrang Punjabi, Rabu, 9 September 2020. Status itu menjadi perdebatan

Jika benar bakal calon Bupati Mamuju, Ado Mas’ud menggunakan ijazah Palsu, maka ado mas’ud tentu akan berhadapan dengan Hukum karena atas perbuatannya melawan hukum.

Berdasarkan referensi yang dirangkum maka pidana yang mungkin dikenakan adalah pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), khususnya pada ketentuan ayat [2]. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 263

(1)  Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa yang diartikan dengan surat dalam ketentuan tersebut adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya. Selain itu, surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:

  1. Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll);
  2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dsb);
  3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
  4. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi).

Lebih jauh, R. Soesilo menjelaskan bahwa penggunaan surat palsu itu harus dapat mendatangkan kerugian. Kerugian tersebut tidak hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb. Masih menurut R. Soesilo, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat (ayat 1), tetapi juga “sengaja mempergunakan” surat palsu (ayat 2). “Sengaja” maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Tentunya terkait dengan tahu atau tidak tahunya pemohon itu harus dibuktikan dalam pemeriksaan oleh penyidik maupun dalam persidangan.

Khusus untuk ijazah, di luar KUHP sudah ada pengaturannya tersendiri, Pasal 69 ayat [1] UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa “Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Keterangan ini dikutip di hokum Online

Sebagian artikel diatas dikutip pada laman berita koreksi.id dan hukumonline

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *