oleh

Ketua DPRD Mamuju Dorong Pengelolaan aset Daerah Secara Profesional dan Transparan

BelajangNews – Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Azwar Anshari Habsi pimpin rapat dengar pendapat tentang transparansi aset pemerintah daerah Kabupaten Mamuju.

Rapat dengar pendapat berawal dengan adanya tuntutan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Mamuju yang mempertanyakan sejumlah aset daerah Kabupaten Mamuju.

Rapat dengar pendapat yang berlangsung di ruang aspirasi DPRD Mamuju, Rabu (7/10/20) hanya di hadiri 3 (tiga) orang Anggota DPRD dari 30 Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, Pimpinan OPD serta perwakilan unsur pimpinan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Mamuju.

Pada rapat dengar pendapat sejumlah aset daerah menjadi pertayaan anggota DPRD Mamuju sesuai tuntutan mahasiswa.

Salah satu poin yang menjadi sorotan anggota DPRD terkait ketidak jelasan keberadaan sejumlah aset daerah antara lain 3 mobil ambulance, Exavator, Boomag dan sejumlah aset lainnya.

Ditemui usai pimpin rapat, Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Azwar Anshari Habsi mengatakan mendukung pengelolaan aset Daerah Secara Profesional, Transparan, Ekuntabel, Efisien Dan Efektif.

“jika mendengar pernyataan sejumlah Pimpinan OPD yang hadir tentu kedepan perlu adanya perbaikan pengelolaan Aset secara Profesional, Transparan, Ekuntabel, Efisien Dan Efektif” ujar Azwar Anshari

Lebih lajut Pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju itu menyebut Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya.

Serta mewujudkan ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut inventarisasi, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah.

“pada rapat dengar pendapat tadi sejumlah Pimpinan OPD menyampaikan bahwa mereka telah mengajukan penghapusan aset dengan berbagai alasan, salah satunya karena aset tersebut sudah layak untuk dihapuskan karena usianya sudah tua atau sudah tidak layak pakai, hal ini harus diatur dengan baik sehingga tidak menjadi sorotan public” katanya

Kader partai Nasdem itu juga menambahkan akan dorong terciptanya efesiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah, pengamanan aset daerah dan, tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

“tentu jika ada aset yang disalah gunakan dan atau tidak sesuai ketentuan UU yang berlaku maka kita akan serahkan kepada pihak yang berwenang” tutup Pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *