oleh

Proyek Pemasangan Batu Gajah Dikeluhkan Masyarakat Korongana

BelajangNews – Masyarakat korongana, Lingkungan Korongana, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Mamuju keluhkan pekerjaan tanggul batu gajah yang dipasang di sungai korongana,  Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng sudah 15 hari terakhir sejak kamis Juni 10 hingga Jumat 26 Juni 2020 belum terselesaikan dengan baik.

Halik salah satu warga korongana menilai pemasanan batu gajah tidak rapi selain itu merusak jalan yang ada didepan rumah masyarakat.

“saya selaku warga sangat sesalkan pekerjaan pemasangan batu gajah asal – asalan, seharus kami diuntungkan dengan adanya pemasangan batu gajah ini, karena dengan adanya batu gajah tersebut dapat memecah air sehingga tidak masuk dalam perumahan warga, namun karena dikerjakan asal-asalan sehingga merugikan warga, termasuk rusak jalan” kata Halik kepada wartawan belajangtv.com

Selain itu, pekerja proyek pemasangan batu gajah tersebut mengambil timbunan warga secara gratis untuk keperluan proyeknya.

Sementara itu, Kepala Lingkungan Korongana, Abd Muttalib mengatakan bahwa menurut penyampaian salah seorang yang punya proyek sebelum melaksakan proyek berjani akan melakukan penimbunan batu gajah dan memperbaiki jalanan yang anjlok dilalui tapi sampai sekarang tidak terselesaikan.

Tidak diketahui siapa kontraktor yang mengerjakan pekerjaan tersebut pasalnya tidak ada papan proyek dilokasi tersebut, masyarakat tidak mengetahui berapa nilai pekerjaan dan siapa yang mengerjakan proyek pemasangan batu gajah tersebut.

Untuk diketahui  di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya.

Bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran.

Transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.

Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah.

Seperti  Peraturan  Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).

Adapun secara teknis, aturan tentang pemasangan papan pengumuman proyek biasanya diatur lebih detail oleh masing-masing provinsi. Berarti jika di lapangan terdapat sebuah proyek yang tidak menyertakan papan pengumuman proyek, sudah jelas menabrak aturan. Bahkan patut dicurigai proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal.

Laporan : Fajrin (B)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *