oleh

Soal Isu Umnibus Law, Mahasiswa Fakultas Hukum Majene Angkat Bicara di Forum Nasional

BelajangNews – Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Mamuju ikuti Rapat Pimpinan Nasional Perhimpuan Mahasiswa Hukum Indonesia (RAPIMNAS PERMAHI) yang dilaksanakan di Kota Palembang, Sumatra Selatan.

Rapimnas Permahi yang berlangsung sejak 18 Februari 2019, dibuka secara Gubernur Sumatera Selatan yang dihadiri sebagian pejabat negara diantaranya, Sekretaris Jendral Kemenkumham RI, wakil ketua DPR RI, Pakar Hukum Tata Negara, Ombudsman RI, Perwakilan Kepolisian RI ,dan beberapa pejabat pemerintah yang ada di Palembang.

Rapimnas Permahi tahun 2020 ini dirangkaikan dengan pelaksanaan Simponsium Hukum nasional dengan tema yang diusung: SINERGITAS PERMAHI PROGRESIF GUNA MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERIBAWA DAN BERKEADILAN.

Kegiatan Simposium Hukum dan Rapimnas diikuti DPC permahi se-indonesia.

Kegiatan ini dijadikan sebagai forum untuk melihat bagaimna pembangunan hukum yang ada dinegara indonesia dengan konteks global, serta membicarakan rull of law menuju rull of sosial justice.

Simposium hukum nasional dan rapimnas ini yang dihadiri sekitar 25 DPC permahi se-indonesia dengan perwakilan masing – masing memaparkan masalah yang terjadi pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada Kesempatan tersebut, Kader Permahi Mamuju Persiapan DPC Majene, Parman Mahasiswa Hukum Universitas Sulawesi Barat  memaparkan tentang RUU OMNIBUS LAW dengan analisis  global, nasional dan lokalitas.

Pemuda asal Majene itu, beranggapan bahwa kebijakan dari pemerintah yang ingin mempermudah investasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia, menilai kebijakan itu muncul akarnya dari kalahnya indonesia dari negara lain membawa inveatasi asing masuk kedalam Negara Indonesia.

”kebijakan ini muncul akarnya dari kalahnya indonesia dari negara lain membawa inveatasi asing masuk kedalam Negara kita, contohnya vietnam yang berhasil membuat para investasi asing berbondong – bondong masuk ke negaranya” Ujar Parman

Lebih lanjut, parman sebutkan kebijakan tersebut tertuju pada indonesia timur yang sumber daya alamnya masih banyak yang belum tersentu oleh para investor asing, “di Sulawesi Barat saja tempat saya dibesarkan dikabarkan ada uranium, batu bara, bahkan emas, saya percaya bahwa kemajuan dari suatu negara hingga daerah tidak dapat dipisahkan dengan investasi, yang jadi kekawatiran kami semisal omnibus law betul – betul sudah diberlakukan oleh negara, apakah mampu untuk melakukan pengawasan dan memamfaatkan investasi ini untuk menunjang kesejahteraan rakyat jangan sampai nasib sumber daya alam yang akan dikelola sama dengan nasib tambang – tambang yang lain hanya dikerok para investor tapi tidak ada dampaknya bagi rakyat, contoh Freeport”. Tegas Parman Pemuda Majene pada Kegiatan Simposium Hukum Nasional dan Rapimnas PERMAHI.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *